Pengusaha Mikro Akan Diperjuangkan Bebas dari Pajak
Ester Meryana | Hertanto Soebijoto | Senin, 13 Februari 2012 | 12:31 WIB
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Ilustrasi: Warteg sebagai salah satu UMKM yang akan kena pajak penghasilan?

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan, akan tetap memperjuangkan agar pengusaha mikro yang beromzet kurang dari Rp 300 juta setahun terbebas dari pajak penghasilan (PPh). Pasalnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih berencana untuk mengenakan pajak bagi pengusaha mikro ini.

“Oh ya kalau namanya berjuang itu sebelum janur kuning itu jangan menyerah dulu. Kami masih tetap berjuang,” ujar Sjarifuddin kepada Kompas.com, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Hingga kini, terang dia, PPh yang akan diterapkan ke pengusaha mikro sebesar 0,5 persen. Tapi dia tetap menginginkan agar pengusaha ini tidak dikenakan PPh sama sekali. Sebelumnya, Sjarifuddin sempat mengeluarkan alasan bahwa pengusaha mikro diharapkan bisa mapan lebih dahulu baru nanti dikenakan pajak. Ketika pengusaha mikro telah mapan berarti kemampuan ekonominya semakin baik. Kemampuan tersebut pun bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang semakin besar.

“Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa final (aturan perpajakan mengenai UMKM),” kata Sjarifuddin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengusulkan skema pajak untuk UKM dengan pemotongan 2 persen dari omzet. Satu persen untuk Pajak Penghasilan dan satu persen untuk Pajak Pertambahan Nilai. Omzet UKM yang dikenai pajak adalah yang berkisar Rp 300 juta sampai Rp 4,8 miliar setahun.

“UKM selama ini mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pembukuan yang rinci soal belanja, penjualan, maupun pendapatan bersihnya. Karena itu, untuk mempermudah, diusulkan pemotongan dari omzet,” sebut Dirjen Pajak, Fuad Rahmany, di Sukabumi, Sabtu ( 11/2/2012 ).

Rencananya, dengan prinsip yang sama, Dirjen Pajak juga mengusulkan akan mengenakan PPh untuk usaha yang omzetnya di bawah Rp 300 juta setahun. Karena, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Dirjen Pajak, Dedi Rudaedi, pada prinsipnya setiap orang yang pendapatannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) mesti bayar pajak. PTKP saat ini sebesar Rp 15,84 juta per tahun, atau Rp 1,32 juta per bulan. Alasan lainnya, agar pengenaan pajak bisa membuat iklim kompetisi dunia usaha sehat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s