Atasi Konflik Antarkelompok, Polri Tak Akan Represif
| Erlangga Djumena | Rabu, 15 Februari 2012 | 05:18 WIB
KOMPAS/ SIWI YUNITA CAHYANINGRUMRibuan penambang emas berunjuk rasa di depan kantor PT Indo Multi Niaga, Tumpangpitu, Kecamatan Pesanggrahan, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (10/8/2011). Mereka menuntut diperbolehkan menambang di kawasan Tumpangpitu.

JAKARTA, KOMPAS.com ā€” Aksi massa yang berujung pada kekerasan belakangan marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dari sengketa lahan sampai persaingan antarkelompok kerap berujung pada rusuh massal. Bagaimana sikap Polri?

Sesuai hasil Rapat Pimpinan Polri, kini institusi yang dipimpin oleh Jenderal (Pol) Timur Pradopo itu memilih tidak lagi menggunakan cara-cara represif mengatasi situasi berupa konflik antarkelompok warga. Polisi kini lebih memilih menjadi mediator dalam mengatasi konflik, mengedepankan dialog antarpihak bertikai, dan menarik mundur pasukan dari posisi terjebak di antara kerusuhan dua kelompok.

“Kami memang berusaha dengan semua pihak, dengan semua stakeholder untuk bisa menyelesaikan masalah itu, jadi bukan hanya Polri saja. Diharapkan semua pihak dapat bersama-sama,” kata juru bicara kepolisian Irjen Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2012).

Kalau itu masalah pemerintahan daerah, kata Saud Usman, Polri akan minta pemda untuk di depan. Kalau itu masalah pertanahan atau kehutanan, instansi kehutanan atau pertanahan yang diutamakan menyelesaikan konflik. Kalau itu masalah kelautan dan lainnya akan diserahkan kepada instansi terkait.

“Kalau itu masalah kemasyarakatan, ya kami akan serahkan kepada masing-masing instansi,” kata Saud. Dalam upaya penegakan hukum atas kekerasan yang dipicu permasalahan di instansi-instansi pemerintahan, Polri akan melakukan penegakan hukum secara persuasif supaya tidak muncul korban yang lebih besar. “Kami upayakan untuk masalah dan kasus-kasus kemasyarakatan ini jangan sampai ada korban,” ucapnya..

Pada kasus Bima, meskipun banyak tahanan yang belum menyerahkan diri, pihak kepolisian tetap hanya melakukan imbauan, belum mau melakukan penjemputan paksa. “Kami imbaukan dulu, karena bagaimanapun kan butuh waktu dan proses untuk meyakinkan masyarakat supaya tidak takut dan bisa diproses,” ungkapnya.

Kasus konflik agraria seperti di Bima, Mesuji, dan Riau, Polri tetap memilih upaya mediasi dibandingkan mengedepankan aparat hukum. Begitu juga dengan kasus kerusuhan di Kota Waringin Barat, Polri tetap menempuh jalur-jalur persuasif untuk menyelesaikan. Berbeda dari kasus-kasus kejahatan, pihaknya tidak akan segan bertindak tegas terhadap para pelaku. (Adi Suhendi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s